berita masalah pilkada serentak

1.  Nasional

Hadapi Pilgub DKI 2017, PKS Bidik Kader Internal
Unggul di Pilkada serentak 2015, menghadapi pilkada DKI 2017, PKS membidik sejumlah nama-nama kader yang dapat dijagokan.
Hal ini diutarakan Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS, Tubagus Arif.
“Di internal partai kita memiliki sejumlah nama yang selama ini di DPRD ada Bang Sani, Bang Didin dan di DPR kita punya Ahmad Zainudin,” kata Tubagus seperti dilansir inilah, Jumat (11/12/2015).
Namun, PKS sendiri belum menggelar survei internal. Selain itu, PKS juga akan belajar dari pengalaman kekalahan kadernya, Hidayat Nur Wahid di Pilkada DKI 2012.
“Masih agak panjang prosesnya, prestasi dan dedikasi hadirkan yang terbaik. Banyak faktor lah bisa jadi PKS diangkat lagi, kita bisa selesaikan faktor negatifnya. Politik kan tak pernah mati,” tuturnya.
Unggulnya suara PKS di beberapa daerah disebutnya sebagai bukti bahwa PKS masih dipercaya untuk memimpin.
“Suatu kepercayaan dari masyarakat, PKS masih dipercaya. Selain itu, ini merupakan kerja keras seluruh jajaran. Dalam hal ini PKS berhasil melakukan konsolidasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, menghadapi Pilgub DKI Jakarta, tidak menutup kemungkinan PKS akan berkoalisi dengan parpol selain KMP.
“Selain itu, PKS akan terbuka menjalin koalisi dengan parpol selain KMP di Pilgub DKI Jakarta 2017,” jelas dia. [inilah/islamedia]

2.     Internasioal

Upaya Pelarangan Hijab di Sekolah Ditolak Pengadilan Federal Swiss

Keberatan dengan pengunaan hijab yang dilakukan oleh salah satu siswi muslim, sekolah Saint Margrethen di daerah Saint Gallen ajukan banding di pengadilan Federal Swiss. Namun, usaha pihak otoritas sekolah tersebut gagal karena bading ditolak pengadilan.

Agustus silam, sebenarnya pengadilan setempat telah mencabut larangan tersebut, namun pihak sekolah mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi.

Akhirnya, Pengadilan Federal Swiss menolak banding tersebut. Majelis hakim berpendapat, penggunaan hijab tidak mempengaruhi efektivitas dari proses belajar-mengajar.

”Menggunakan hijab tidak membuat seseorang menjadi lebih kasar ataupun tidak disiplin,” ujar salah satu anggota Majelis Hakim Pengadilan Federal Swiss, Florence Aubry Girardin, seperti dlansir republika dikutip Swissinfo.ch, Sabtu (12/12).

Keputusan ini menjadi keputusan akhir dari kasus larangan penggunaan hijab di sekolah sejak 2013 silam.

Diberitakan, siswi berusia 14 tahun itu mengenakan hijab selama berada di sekolah dan mengikuti pelajaran. Pihak sekolah berpendapat, berdasarkan peraturan sekolah, setiap siswa-siswi dilarang untuk menggunakan pakaian, yang menunjukan simbol-simbol keagamaan, termasuk hijab dan penutup kepala.

Kasus pelarangan hijab ini bukan pertama kali yang terjadi di Swiss. Di sejumlah wilayah ada upaya untuk melarang penggunaan hijab di tempat-tempat umum, dan hal ini didukung oleh parlemen setempat. [republika/islamedia]

 

Kecam Pernyataan Anti-Islam Donald Trump, Imam Masjid New York : Trump Rendahkan Konstitusi Amerika

Menyusul pernyataan larang muslim masuk AS dari bakal calon Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, imam Islamic Center New York sekaligus Direktur Jamaica Muslim Center, Muhammad Syamsi Ali menilai hal tersebut melanggar HAM dan mendiskriminasi penganut agama Islam.

Syamsi Ali juga menegaskan bahwa pernyataan Trump merendahkan konstitusi di Amerika Serikat.

“Donald Trump merendahkan konstitusi Amerika yang mengaku dan merangkul semua golongan dan persamaan hak,” ujarnya dalam diskusi Dialog ‘Membumikan pesan perdamaian agama dan kepercayaan di Dunia’ di hotel Grand Cempaka, Jakarta, Sabtu (12/12) malam.

Ia menerangkan, bahwa orang-orang Amerika harusnya merasa tersinggung dengan pernyataan Donald Trump.

“Mungkin Donald Trump menyangka dirinya merasa akan didukung jika melarang Islam di Amerika. Orang Amerika harusnya merasa tersinggung dengan pernyataan Donald,” katanya seperti dilansir merdeka.

Bahkan saat ini beberapa wilayah di Amerika sudah menolak Trump.

“Beberapa wilayah sekarang di Amerika menolak Donald Trump untuk menyambangi wilayah tersebut,” paparnya.

Seperti diketahui, kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, menyatakan selama periode tidak terbatas, orang beragam Islam harus dilarang memasuki negaranya. [merdeka/islamedia]

Serangan Udara Rusia Tewaskan 41 Orang di Aleppo Termasuk 15 Anak-anak

EMPAT puluh satu orang tewas dan 65 lainnya terluka pada hari Sabtu kemarin (12/12/2015) di serangan udara Rusia yang menargetkan provinsi Aleppo, sumber Pertahanan Sipil Suriah mengatakan kepada Anadolu Agency.

Sumber di kota Atarib dan Munbij mengatakan bahwa serangan udara Rusia menargetkan daerah perumahan di Munbij, menyebabkan 30 orang tewas, termasuk 15 anak-anak.

11 orang lainnya tewas dalam serangan udara di Atarib.

Sementara itu, aktivis lokal mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa pasukan rezim Suriah membombardir Ghouta Timur Sabtu kemarin di daerah yang meliputi Hamuriye, Sakba, Kafr Batna dan Jasrain, menyebabkan sejumlah orang tewas.

Rusia memulai operasi udara di Suriah pada 30 September lalu dengan tujuan mendukung rezim diperangi Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Sementara Kremlin mengatakan serangan udara menargetkan kelompok ISIS, namun beberapa anggota aliansi NATO meyakini Rusia menargetkan kelompok yang menentang Assad, termasuk kelompok oposisi moderat.[fq/islampos]

Identitas Sekuler Warisan Kolonial, Presiden Gambia Deklarasikan Negara Islam

PRESIDEN Gambia, Yahya Jammeh, mendeklarasikan negara dengan mayoritas Muslim yang dipimpinnya sebagai republik Islam. Keputusan meninggalkan identitas sekuler diambil untuk memutus ikatan dengan masa kolonial.

Yahya mengatakan kepada TV pemerintah bahwa proklamasi tersebut sejalan dengan “nilai-nilai identitas religius” Gambia. Apalagi dari jumlahpopulasi di Gambia yang mencapai 1,8 juta orang, 95 persennya adalah warga Muslim.

“Gambia tidak bisa terus melanjutkan warisan kolonial,” ujar Yahya dikutip Al Jazeera, Sabtu (12/12).

Yahya menegaskan akan melindungi hak-hak warga komunitas Kristen dan dipersilahkan menjankan ajaran agama secara bebas. Gambia menghormati perbedaan keyakinan warganya,

Karena itu, tidak ada paksaaan berpakaian yang akan diterapkan bagi warga negara non muslim.

“Kami akan menjadi sebuah negara Islam yang menghormati hak-hak setiap warga negara dan yang bukan warga negara,” tegasnya.

Gambia yang meraih kemerdekaan dari Inggris pada 1965 merupakan sebuah negara sekuler. Yahya telah menjadi presiden di negara kecil Afrika Barat ini selama 21 tahun.

Ia menarik Gambia dari perkumpulan negara persemakmuran pada 2013, dan menyebut organisasi itu merupakan bentuk neo-kolonial.

Belakangan ini hubungan Gambia dengan negara Barat memburuk. Uni Eropa sementara menarik bantuan dana sejak tahun 2013. [rn/Islampos]

3.  Aceh

SERAMBINEWS.COM, TRIBUNNEWS.COM - Rodiyah Romlah (42), warga Dukuh Windan, Makamhaji, Kartasura, tewas akibat dianiaya suaminya, Wahyudi (43). Penganiayaan itu dilakukan di hadapan anak mereka yang baru berusia dua tahun."Korban dianiaya di rumah, kata tersangka setelah cekcok. Rodiyah mau pergi menggunakan sepeda motor, bersama anaknya tapi tersangka yang marah menarik korban hingga terjatuh dari sepeda motor," kata AKP Anggono, Kapolsek Kartasura saat dikonfirmasi, Sabtu (12/12/2015). Menurut pengakuan Wahyudi, ia marah karena Rodiyah mencecarnya dengan pertanyaan tentang perempuan lain. Polisi mengatakan, tidak senang dengan pertanyaan istrinya, Wahyudi menghajar Rodiyah.Peristiwa yang terjadi pada Jumat (11/12/2015) sore itu menggegerkan tetangga pasangan itu.Namun mereka tidak mengetahui penyebab cekcok  Wahyudi-Rodiyah. Sementara itu, dari keterangan kepolisian, Wahyudi yang bekerja sebagai buruh serabutan tersebut menganiaya isterinya di depan anaknya yang masih berusia dua tahun. Setelah menyiksa korban, Wahyudi membawa Rodiyah masuk ke kamar. "Menurut tersangka, korban sempat dibopong ke kamar tapi terjatuh ke lantai," kata Anggono.Menurut salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, Wahyudi dan Rodiyah menikan secara siri